Komisi V DPR menyatakan terkesan dengan program yang berbasis untuk kepentingan masyarakat miskin seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Ternate, khususnya bantuan perumahan yang berada di lingkungan Seropo .

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Kunker Komisi V DPR Mulyadi (F-PD) saat peninjauan Perumahan Swadaya Kelurahan Kalumata, Ternate, Jum’at (11/12).

“Saya melihat secara langsung ini sangat menyentuh sekali, karena ini menyangkut bantuan langsung kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sangat rendah,” kata Mulyadi. Ini tentunya adalah merupakan sebuah program yang betul-betul nyata dirasakan langsung oleh masyarakat di Provinsi Maluku Utara, tambahnya.

Mulyadi menegaskan, Komisi V punya konsekuensi dan merupakan sebuah komitmen Komisi V untuk meningkatkan bantuan kedepan. Semua itu tidak bisa lepas dari anggaran yang ada. Namun demikian dengan adanya kunjungan ini tentu kita dapat mengalokasikan anggaran ke depan sesuai prioritas .

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perumahan ini adalah menjadi hak dasar setiap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perumahan yang layak. Meski terkendala pada masalah anggaran. Oleh karena itu,  Komisi V bisa dapat memikirkan bersama-sama bagaimana mengatasi persoalan perumahan ini dengan mitra kerjanya.

Komisi V juga menginginkan ada koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum terkait dengan Prasarana Sarana Dasarnya. Jadi ini ‘kan baru Prasarana Sarana Dasarnya, Prasarana Sarana Umum juga baru di cover secara menyeluruh oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

Alangkah baiknya juga perumahan rakyat nanti agar mengefektifkan bantuan ini Prasarana Sarana Dasarnya, Prasarana Sarana Umumnya  dibantu oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Anggota tim kunker Abdul Hakim dari F-PKS mengatakan, perhatian pemerintah untuk membangun dan memfasilitasi pembangunan rumah dan perbaikan lingkungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memang sudah lama dilakukan. Tingkat keberhasilan yang sudah kami evaluasi di DPR bervariasi dan itu sangat tergantung konstribusi dan dukungan APBD.

“ Kami beberapa yang lalu menyampaikan informasi kepada Menteri Perumahan misalnya salah satu keberhasilan di Kabupaten Purbalingga itu karena program yang konsisten dari pemerintah daerahnya membantu MBR ini,” ungkapnya. Sehingga periode berikut bupatinya terpilih kembali dukungan terhadap perumahan MBR.

Untuk itu pula karena itu Komisi V akan terus meningkatkan dukungan anggaran bagi MBR ini dan berharap pemerintah kota Ternate melakukan hal yang sama. Setahap demi setahap warga kota Ternate kedepan tidak ada lagi yang tinggal di tempat tidak layak.

Revisi UU Perumahan

Di bagian lain, Abdul Hakim menyatakan akan segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Perumahan, dimana nanti akan dibuat standarisasi terkait dengan rumah untuk MBR ini. “ Jangan sampai kita ingin membantu MBR tetapi kemudian tidak didukung oleh fasilitas yang layak,” ungkapnya.

Dikatakan, sudah menjadi keputusan Rapat Paripurna antara pemerintah dengan DPR bahwa Undang-Undang tentang Perumahan itu akan direvisi tahun 2010 nanti. Salah satunya standarisasi terkait dengan perumahan untuk yang layak huni itu akan ditetapkan di undang-undang tersebut.

Fary Djemi Francis dari Fraksi Partai Gerindra sependapat agar Komisi V dapat memperjuangkan program-program ini dan mendukung untuk meningkatkan anggaran bagi MBR. “ Saya ingin mendengarkan secara langsung dari penerima MBR yang betul-betul ungkapannya dari suara hati sehingga Komisi V dapat memperjuangkan program-program ini,” terang Fary.

Kepala Bappeda Kota Ternate Said Assagaf menjelaskan, bahwa dalam rangka penanggulangan dan perbaikan perumahan kumuh, pemerintah kota Ternate sebenarnya dari tahun 2005 hingga tahun 2009 ini telah melaksanakan program serupa. Program tersebut adalah Bantuan Stimulan Bagi Masyarakat Prasejahtera.

Said menambahkan, jumlah dana yang dianggarkan pemerintah kota Ternate dari tahun ke tahun tergolong tidak besar atau belum sesuai jika dibandingkan dengan kebutuhan yang seharusnya. Kondisi ini mengingat kemampuan APBD serta urgenitas program lainnya.

Said Assagaf berharap Komisi V dan Kementerian Perumahan Rakyat untuk tetap melanjutkan program bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas perumahan ini. Bahkan kalau dapat melipatgandakan jumlah dana yang dikucurkan atau pemberian program bantuan lainnya, khususnya pada bidang perumahan permukiman.

Sementara perwakilan dari masyarakat penerima bantuan swadaya berharap kalau sekiranya masih ada bantuan seperti ini lagi barangkali bisa ditambah sedikit supaya bisa menyelesaikan perbaikan perumahannya. Karena lokasinya yang terkenal dengan nama “Kelurahan Kalomata atau Lingkungan Seropa” ini masyarakatnya sebagian besar ekonomi lemah.

Dengan adanya bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) ini yang totalnya Rp 4.400.000,- mereka dapat memperbaiki perumahan di Lingkungan Seropo dan sangat berarti. Tapi belum seluruhnya masyarakat disini  mendapatkan bantuan sehingga kondisi perumahan di Lingkungan Seropa belum semuanya dapat diperbaiki. (iw)